Demokrasi dan pemilu (PR PKN)

Demokrasi

 Konsep demokrasi sebagai suatu bentuk pemerintahan berasal dari filsuf Yunani. Sebelum abad ke-18, demokrasi dipandang sebagai suatu bentuk aturan politik yang hanya dapat dipertahankan dalam wilayah-wilayah yang sangat kecil; bentuk monarki (kerajaan) telah dipandang tak terelakkan dalam unit-unit politik yang lebih besar. Akan tetapi pemakaian konsep demokrasi dimulai sejak terjadinya pergolakan revolusioner dalam masyarakat Barat akhir abad ke-18. Pada abad ke-20 dalam perdebatan mengenai arti demokrasi muncul tiga pendekatan umum. Sebagai suatu bentuk pemerintahan, demokrasi telah didefinisikan berdasarkan sumber wewenang bagi pemerintah, tujuan yang dilayani pemerintah, dan prosedur untuk membentuk pemerintahan. Dengan kata lain, pemilihan para pemimpin dilakukan secara kompetitif  oleh rakyat yang mereka pimpin.

Tahun 1942, Joseph Schumpeter mengemukakan kekurangan dari Teori klasik demokrasi yang mengandung unsur “kehendak rakyat” sebagai sumber dan “kebaikan bersama” sebagai tujuan. Setelah menyangkal pendekatan sebelumnya, Schumpeter mengemukakan Metode demokratis, yaitu prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan politik yang didalamnya individu memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan melalui perjuangan kompetitif dalam rangka memperoleh suara rakyat. Pada abad ke-20, demokrasi sudah digunakan dalam sistem politik. Sistem itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur, dan berkala, dan di dalam sistem itu para calon secara bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir semua penduduk dewasa berhak memberikan suara.

Dengan demikian menurut definisi diatas, demokrasi mengandung dua dimensi, kontes dan parisipasi. Yang menurut Robert Dahl merupakan hal yang paling menentukan bagi demokrasi atau poliarki. Demokrasi juga mengimplikasikan adanya kebebasan untuk berbicara, menerbitkan, berkumpul, dan berorganisasi, yang dibutuhkan bagi perdebatan politik dan pelaksanaan kampanye-kampanye pemilihan itu. Apabila suatu negara menolak partisipasi suatu bagian masyarakatnya untuk memberikan suara, seperti sistem yang dilakukan Afrika Selatan terhadap 70% penduduknya,maka sistem ini tidaklah demokratis. Karena pemilihan umum yang terbuka, bebas, dan adiladalah esensi demokrasi. Begitu pula, suatu sistem tidaklah demokratis bila oposisi tidak diperbolehkan di dalam pemilihan umum serta dihalang-halangi dalam mencapai apa yang dapat dilakukannya misal, koran-koran oposisi disensor atau dibredel, hasil pemungutan suara dalam pemilihan dimanipulasi. Bagi sebagian orang, “demokrasi sejati” berarti liberte, egalite, fraternite, kontrol yang efektif oleh warga negara terhadap kebijakan pemerintah, pemerintah yang bertanggung jawab, kejujuran, dan keterbukaan dalam percaturan politik, musyawarah yang rasional, dan didukung dengan informasi yang cukup, partisipasi, dan kekuasaan yang setara,dan berbagai kebijakan warga negara lainnya. Dalam negara demokrasi, para pembuat keputusan yang terpilih tidak menjalankan seluruh kekuasaan. Mereka berbagi kekuasaan dengan kelompok-kelompok lain dalam masyarakat. Tetapi jika para pembuat keputusanyang dipilih secara demokratis hanya menjadi kedok bagi kepentingan kelompok yang tidak dipih secara demokratis untuk menjalankan kekuasaan yang jauh lebih besar, maka sistem itutidak demokratis. Menurut Jeff Haynes (1997) ada 3 (tiga) macam sebutan demokrasi yaitu:

*Pertama;demokrasi formal (formal demoracy) dalam kehidupan demokrasi ini secara formal pemilu dijalankan dengan teratur, bebas dan adil. Tidak terjadi pemaksaan oleh negara terhadap masyarakatnya. Ada kebebasan yang cukup untuk menjamin dalam pemilihan umum. Namun demokrasi formal tersebut belum menghasilkan sebagaimana yang diinginkan masyarakatyaitu; kesejahteraan masyarakat yang didukung terwujudnya stabilitas ekonomi dan politik.Model demokrasi seperti ini kemungkinan bisa dianalogikan dengan situasi dan kondisi di era reformasi saat ini yang tengah berlangsung.

*Kedua; demokrasi permukaan (Façade Democracy); yaitu demokrasi seperti yang tampak dari luarnya memang demokrasi, tetapi sesungguhnya sama sekali tidak memiliki substansi demokrasi. Demokrasi model ini kemungkinan lebih tepat jika dianalogikan dengan situasi dan kondisi demokrasi pada masa Orde Baru.

*Ketiga; demokrasi substantif (Substantive Democracy), demokrasi model ini memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat, mungkin saja di luar mekanisme formal.Sehingga kebebasan yang dimiliki masyarakat mampu mendapatkan akses informasi yang akurat dalam pengambilan keputusan penting oleh negara atau pemerintah. Jadi demokrasi substantif tersebut memberikan keleluasaan yang lebih dinamis tidak hanya demokrasi politik saja seperti selama ini dirasakan, tapi juga demokrasi sosial dan demokrasi ekonomi. Model demokrasi substantif ini merupakan konsep yang menjamin terwujudnyaperbaikan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Jika demokrasi substantif  bisa diwujudkan,barangkali dapat disebut sebagai demokrasi yang berkualitas. Karena implementasi demokrasi model ini mampu menyentuh kebutuhan masyarakat yang sangat mendasar yaitu nilai kebebasan yang memberikan akses di bidang ekonomi dan sosial, sehingga peningkatan taraf hidup masyarakat mampu bisa diwujudkan.

Adapun sudut pandang kegunaan dan keuntungan dengan menjalankan prinsip demokrasi menjamin kehidupan masyarakat yang lebih berkualitas. Seperti yang disampaikan oleh Robert A. Dahl (1999) bahwa;
*pertama; dengan demokrasi, pemerintahan dapat mencegah timbulnya otokrat yang kejam dan licik;
*kedua; menjamin tegaknya hak asasi bagisetiap warga negara;
*ketiga; memberikan jaminan terhadap kebebasan pribadi yang lebihluas;
*keempat; dengan demokrasi dapat membantu rakyat untuk melindungi kebutuhan dasarnya,
*kelima; Demokrasi juga memberikan jaminan kebebasan terhadap setiap individu warga negara untuk menentukan nasibnya sendiri;
* keenam; Demokrasi memberikan kesempatan menjalankan tanggung jawab moral;
*ketujuh; Demokrasi juga memberikan jaminan untuk membantu setiap individu warga negara untuk berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki secara luas;
*kedelapan; Demokrasi juga menjunjung tinggi persamaan politik bagi setiap warga negara;
*kesembilan; Demokrasi juga mampu mencegah perangantara negara yang satu dengan yang lain;
*kesepuluh; Demokrasi juga mampu memberikanjaminan kemakmuran bagi masyarakatnya.

 

    Kolerasi Pemilu dan Demokrasi (hubungan pemilu dan demokrasi)

Demokrasi adalah sebuah sistem politik yang mencari dan mengarahkan gerakan masyarakat dalam mencapai konsep peradabannya. Dalam perspektif dan praktik demokrasi,dapat pula disebut sebagai pemerintahan oleh rakyat yang dijalankan oleh perwakilan yangmereka pilih sendiri melalui suatu pemilihan umum (pemilu) yang berlangsung secara demokratis dan berkala.

Menurut Henry B. Mayo, dengan adanya Pemilihan Umum maka salah satu nilai demokrasi dapat terwujud, artinya terjadi perpindahan kekuasaan negara dari pemegang yang lama kepada pemegang yang baru secara damai. Pemilihan Umum merupakan salah satu sendi untuk tegaknya sistem politikdemokrasi. Tujuan Pemilihan Umum tidak lain adalah untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip demokrasi, dengan cara memilih wakil-wakil rakyat di Lembaga Perwakilan Rakyat.Kesemuanya itu dilakukan dalam rangka mengikut sertakan rakyat dalam kehidupan ketatanegaraan. Salah satu fungsi utama Pemilu dalam negara demokratis tidak lain adalah untuk menentukan Kepemimpinan Nasional secara konstitusional. Kepemimpinan Nasional yang dimaksud disini menyangkut juga kepemimpinan kolektif  yang direfleksikan dalam diri paraWakil Rakyat. Oleh sebab itu dalam bentuk dan jenis sistem pemerintahan apapun, Pemilu menduduki posisi yang sangat strategis dalam rangka melaksanakan tujuan tersebut. Dalam sistem Presidensiil yang murni, Pemilu diselenggarakan sebanyak dua kali, yaitu  pertama,untuk menentukan wakil rakyat yang duduk di parlemen. Kedua, untuk menentukan Presiden (Kepala Pemerintahan) dalam rangka menyelenggarakan Pemerintahan Negara.

Dalam suatu sistem politik demokrasi, kehadiran pemilu yang bebas dan adil (free andfair) adalah suatu keniscayaan. Bahkan negara manapun sering menjadikan pemilihan umum sebagai klaim demokrasi atas sistem politik yang dibangunnya. Di negara-negara berkembang pemilihan umum sering kali tidak dapat dijadikan parameter yang akurat dalam mengukur demokrasi atau tidaknya suatu sistem politik. Artinya, ada tidaknya pemilu di suatu Negara tidak secara otomatis menggambarkan ada atau tidaknya kehidupan demokrasi politik dinegara tersebut. Hal ini disebabkan, pemilu di beberapa negara dunia  k e t i g a seringkali tidak dijalankan dengan menggunakan prinsip-prinsip demokrasi. Ada beberapa alasan mengapa pemilu sangat penting bagi kehidupan demokrasi suatu negara, khususnya di negara-negara Dunia ketiga, yaitu:
*Pertama, melalui pemilu memungkinkan suatu komunitas politik melakukan transfer kekuasaan secara damai.
*Kedua,melalui pemilu akan tercipta pelembagaan konflik. Secara konseptual, terdapat dua mekanisme untuk menciptakan pemilu yang bebas dan adil. -Pertama, menciptakan seperangkat metode atau aturan untuk mentransfer suara pemilih ke dalam suatu lembaga perwakilan rakyat secara adil, atau yang disebut oleh banyak kalangan ilmuwan politik disebut dengan sistem pemilihan (electoral system). -Kedua, menjalankan pemilu sesuai dengan aturan main dan prinsip-prinsip demokrasi, atau yang oleh kalangan ilmuwan politik disebut dengan proses pemilihan (electoral process). Sebagaimana disebutkan oleh Sjamsudin Haris (2005:2), pertama, Pemilihanlangsung diperlukan untuk memutuskan mata rantai oligarki partai yang harus diakui cenderung mewarnai kehidupan partai-par-tai politik. Kepentingan partai-partai itulah danbahkan kepentingan elit politik seringkali dimanipulasi sebagai kepentingan kolektifmasyarakat. Dengan demikian pemilihan umum secara langsung bagi calon anggotalegislatif dari partai politik, diperlukan guna meminus mata rantai politisasi atas partisipasipublik dan aspirasi publik yang cenderung dilakukan oleh partai-partai politik dan parapolitisi partai bilamana dipilih oleh elit politik di parlemen.

Pemilihan umum secara langsung bagi calon anggota legislatif dan partai politik,diperlukan untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas, para elit politik. Pemilihan umum secara langsung calon anggota legislatif dan partai politik, diperlukan untuk, menciptakan stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan, baik pusat maupun lokal langsung. Pemilihan umum secara langsung calon anggota legislatif dan partai politik, akan memperkuat dan meningkatkan seleksi calon anggota legislatif karena makin terbukanya peluang bagi calon tersebut yang berasal dari bawah/daerah. Kecenderungan tidak sehat yang berlangsung selama ini adalah elit politik nasional hanya berasal dari dan beredar diJakarta saja hampir tidak ada peluang bagi para elit politik lokal untuk mengembangkan kariernya menjadi eilit politik nasional, sehingga berkesan tidak mempunyai banyak pilihan ketika memutuskan siapa yang pantas menjadi elit politik nasional padahal salah satu tujuan otonomi daerah menurut Smith, adalah dalam kerangka pelatihan dan kepemimpinan nasional.

Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat, akan lebih meningkatkan kualitas partisipasi rakyat di satu pihak dan keterwakilan elit di lain pihak, karena masyarakat dapat menentukan sendiri siapa yang di anggap pantas dan layak yang akan menjadi calon anggota legislatif dan partai politik untuk membawa aspirasi masyarakatnya, baik di pusat maupun di lokal. Bagi Larry Diamond (2003: 103-107), Pemilihan Umum bebas dan adil yang dilakukan secara berkala, meskipun memenuhi aspek kompetisi dan partisipasi, hanya menjanjikan demokrasi pemilihan yang secara katagoris berbeda dengan demokrasi liberal. Selanjutnya Diamond merumuskan bahwa, demokrasi pemilihan adalah suatusistem konstitusional yang menyelenggarakan pemilihan umum multipartai yang kompetitif dan teratur dengan hak pilih universal untuk memilih anggota legislatif dan kepala eksekutif. Mengutip dari Caller dan Levitsky, Diamond mengidentifikasi sistem seperti itu sebagaidemokrasi prosedural yang diperluas. Darmawan (2008:85) menyatakan bahwa yang terpenting dalam pemilu adalah substansi demokrasi bukan klaim politis atas kedemokrasian  negara yang dibangun. Pemilihan dan pemilihan suatu sistem Pemilihan umum (Pemilu) merupakan salah satu keputusan kelembagaan yang penting bagi negara-negara yang berupaya untuk menegakkan keberadaban dan keberkualitasan sistem politik.

Karena sistem pemilihan umum akan menghasilkan logika-logika politik, atas laksana administrasi, berjalannya birokrasi,hingga tumbuh dan berkembangnya civil society di dalam sistem itu selanjutnya. Kehendak rakyat ialah dasar kekuasaan pemerintah. Kehendak itu akan dilahirkan dalam pemilihan-pemilihan berkala dan jujur yang dilakukan dalam pemilihan umum danberkesamaan atas pengaturan suara yang rahasia, dengan cara pemungutan suara yang bebasdan sederajat dengan itu. Dengan demikian kebebasan, kejujuran, rahasia dan berkesamaanmerupakan hal yang esensial dalam penyelenggaraan pemilu.

 

Pelaksanaan Pemilu pada Masa Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi.

 

·         Tujuan Pemilu
1) Melaksanakan kedaulatan rakyat.
2) Sebagai perwujudan hak asasi politik rakyat.
3) Untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR.
4) Melaksanakan pergantian personil pemerintahan secara damai, aman, dan tertib (secara konstitusional).
5) Menjamin kesinambungan pembangunan nasional.

 

·         b. Asas Pemilu Indonesia
Sesuai dengan Pasal 22 E Ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi “Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”.

·         c. Pelaksanaan Pemilu di Indonesia. Sejak Indonesia merdeka telah melaksanakan pemilu sebanyak sembilan kali.


1. Pemilihan Umum Pertama dilaksanakan tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota parlemen (DPR), tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Dewan Konstituante. Diikuti 28 partai politik.

2. Pemilihan Umum Kedua dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 1971 yang diikuti sebanyak 10 partai politik.

3. Pemilihan Umum Ketiga dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 1977 yang diikuti oleh dua Parpol dan satu Golkar. Hal ini dikarenakan terjadi fusi parpol dari 10 parpol peserta pemilu 1971 disederhanakan menjadi 3 dengan ketentuan sebagai berikut.
a) Partai yang berhaluan spiritual material fusi menjadi PPP (Partai Persatuan Pembangunan)
b) Partai yang berhaluan material-spriritual fusi menjadi PDI (Partai Demokrasi Indonesia)
c) Dan partai yang bukan keduanya menjadi Golkar (Golongan Karya).

4. Pemilihan Umum Keempat dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 1982.

5. Pemilihan Umum Kelima dilaksanakan pada tanggal 23 April 1987.

6. Pemilihan Umum Keenam dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 1992, peserta pemilu masih dua parpol (PPP dan PDI) serta satu Golongan Karya.

7. Pemilihan Umum Ketujuh dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1997. Peserta pemilu adalah PPP, Golkar, dan PDI. Jumlah anggota DPR 500 orang dan anggota MPR 1.000 orang dengan rincian sebagai berikut.
a) Unsur ABRI 75 orang
b) Utusan Daerah 149 orang
c) Imbangan susunan : anggota MPR 251 orang
utusan golongan 100 orang
Jumlah 1.000 orang

8. Pemilihan Umum Kedelapan (Era Reformasi) dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1999 yang diikuti sebanyak 48 partai politik. Pada pemilu ini telah terpilih jumlah anggota DPR sebanyak 500 orang dan jumlah anggota MPR sebanyak 700 orang dengan rincian DPR dipilih 462 orang, DPR unsur TNI/Polri 38 orang, utusan daerah 135 orang, dan utusan golongan 65 orang.

9. Pemilihan Umum Kesembilan dilaksanakan tanggal 5 April 2004 yang diikuti 24 partai politik. Ini telah terjadi penyempurnaan pemilu, yakni pemilu dilaksanakan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta memilih presiden dan wakil presiden.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s